Kopasjambi.com, Tebo – 15 desa yang dimekarkan mengalami kendala anggaran, PJ Bupati Tebo akan konsultasi dengan Kemendagri. Konsultasi tersebut di lakukan pada Kamis 5/1/2023, dengan mengundang seluruh Kades ke rumah dinas. Hal ini dalam rangka pembekalan dan pembahasan soal anggaran desa.
PJ Bupati Tebo, Aspan di dampingi oleh Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PTDPM) , A Malik. Yang di agendakan dalam waktu dekat untuk berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Dalam konsultasi tersebut tentunya akan membahas soal anggaran desa yang baru saja di mekarkan. Sebab di akui, bahwa anggaran untuk desa yang baru saja di mekarkan memang ada sedikit kendala.
Pihaknya mengakui, bila berkaitan dengan anggaran. Tadinya mengacu kepada Permendagri Nomor 1, yang mana menyebutkan bahwa 30 persen berasal dari desa induk.
Kemudian, setelah terjadinya pembahasan terkait kendala tersebut. Karena dalam Permendagri berbunyi dana untuk desa persipan bukan desa yang di mekarkan.
Oleh karenanya, kami akan berkonsultasi dengan Kemendagri.
“Kami akan berkonsultasi dengan Mendagri, boleh tidak dana ini di ambil dari desa induk,” ujar PJ Bupati Tebo, Aspan.
Persoalan lainnya di temui, terkait dengan pemekaran desa setelah September. Sedangkan pada September APBN sudah di tetapkan. Untuk itu di perlukannya konsultasi dengan Kemendagri.
“Kita baru mekar kemarin bulan Oktober, jadi alokasi anggaran di 2023 belum ada. Tapi di 2024 sudah di pastikan ada,” pungkasnya. (cad)
Komentar