Restorative Justice Bukan Program Melainkan Kewenangan Undang-Undang 

Kopasjambi.com, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung RI). Ketut Sumedana mengklarifikasi soal isu yang berkembang mengenai restorative justice.

Klarifikasi ini berkaitan dengan pemberitaan berbagai media tentang adanya praktik jual beli keadilan restoratif (restorative justice).

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Ketut menjelaskan. Bahwa restorative justice atau keadilan restorative merupakan kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang kepada jaksa dan bukan sebuah program.

“Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan ketentuan hukum acara yaitu Pasal 139 dan 140 KUHAP. ” Katanya dalam keterangan tertulis.

Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis terhadap perkara yang sudah lengkap (P.21) dan telah di laksanakan Tahap II oleh Penyidik,.

Kewenangan tersebut di tegaskan kembali dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana di atur dalam Pasal 30C huruf c yaitu turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya.

Selanjutnya. Di tegaskan kembali dalam Pasal 34A yaitu, untuk kepentingan penegakan hukum. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kode etik.

 

Penerima Restorative Justice Bukan Residivis 

 

Komentar