Kopasjambi.com, Batanghari – Menanggapi nota pengantar yang telah di ajukan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari pada Senin lalu. Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sembilan fraksi DPRD Kabupaten Batanghari. Menyampaikan pandangan mereka mengenai Rancangan APBD Perubahan tahun 2023 dan Rancangan APBD tahun 2024.
Pandangan umum ini di buka secara resmi oleh Ketua DPRD, Anita Yasmin, yang di dampingi oleh Wakil Ketua II DPRD, Ilhamuddin, dan Sekretaris Dewan, Muhammad Ali. Bupati Muhammad Fadhil Arief juga hadir dalam acara tersebut, bersama dengan unsur Forkopimda, pejabat daerah, dan tamu undangan lainnya.
Juru bicara Fraksi Golkar, Mardiana, menyatakan bahwa fraksi mereka menginginkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lebih berhati-hati dalam menyusun dokumen pelengkap nota pengantar Rancangan APBD Perubahan. Mereka menyoroti perbedaan dalam keterangan dan angka nominal antara buku penjabaran dan buku Rancangan APBD Perubahan yang telah diajukan.
Selain itu, Fraksi Golkar setuju untuk segera membahas RAPBD Perubahan agar pergeseran anggaran bisa di lakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, mereka meminta penjelasan yang lebih rinci karena secara keseluruhan, terjadi penurunan belanja daerah dalam RAPBD Perubahan, sementara belanja operasional mengalami peningkatan.
“Mengenai RAPBD secara umum, Fraksi Golkar melihat adanya penurunan target belanja daerah. Namun, dalam hal pos belanja, Fraksi Golkar mencatat adanya peningkatan belanja sebesar 64 miliar. Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan sebesar 202 miliar,” kata Mardiana, juru bicara Fraksi Golkar.
Anggaran diharapkan Memberikan Manfaat
Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Suip, mendesak Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk lebih bijak dalam penggunaan anggaran yang telah di tetapkan. Mereka berharap alokasi anggaran benar-benar dapat memberikan manfaat yang di rasakan oleh masyarakat setempat.
“Dalam hal target pengeluaran, kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Batanghari lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Sehingga anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Batanghari. Prioritas harus di berikan pada pelayanan publik dan fasilitas yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari saat ini,” ungkap Suip, juru bicara Fraksi Gerindra.
Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam merealisasikan 36 program prioritas yang telah di tetapkan. Saat ini, masih ada dua program prioritas yang belum terealisasi, yaitu pembangunan Islamic Center dan Sirkuit Roadrace. Fraksi ini menekankan bahwa program-program ini harus di laksanakan pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Komentar