Kopasjambi.com, KotaJambi – Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2024 resmi di gelar pada Rabu, 5 April 2023. Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jambi ini berlangsung di Ballroom Swissbell Hotel kawasan Simpang Pulai Kota Jambi. Musrenbang di buka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al Haris yang di tandai pemukulan gong, di dampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Beserta Bupati/Walikota seprovinsi Jambi.
Musrenbang yang mengangkat tema “Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini. Turut di hadiri tamu dari Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud. Direktur Ketenagakerjaan Perencanaan Pembangunan Nasional Maharni Parawita Sari. Koordinator Penyiapan Program Kementerian ESDM, Meliati Siregar dan Kepala BPIW Kementerian PUPR.
Gubernur Jambi AL Haris dalam sambutannya menekankan, Musrenbang RKPD Tahun 2024 merupakan momentum yang penting. Karena merupakan penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
“Oleh karena itu, Musrenbang yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/ kegiatan, pagu indikatif dan indikator. Serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” ujar Al Haris.
Gubernur Al Haris Fokus Atasi Pengangguran
Selain itu, dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2024 ini. Gubernur juga menjelaskan Piramida penduduk yang memperlihatkan bahwa saat ini Jambi sedang menghadapi bonus demografi. Di mana usia produktif lebih banyak di bandingkan usia non produktif. Di sisi lain, di lihat dari pendidikan yang di tamatkan per generasi, generasi Baby boomers mendominasi tamatan SD kebawah dan distribusinya terus menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
“Hal ini perlu di sikapi dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerap tenaga kerja generasi milenial keatas,” Jelas Gubernur.
Dalam momentum tahunan ini, tak lupa Gubernur Al Haris memberikan perhatian besarnya kepada masyarakat penyandang disabilitas. Gubernur menekankan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, keberadaan penyandang disabilitas merupakan suatu keniscayaan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam merancang program pembangunan.
“Keberadaan 0,28 persen hingga 0,56 persen penyandang disabilitas umur diatas 5 tahun ini perlu diimbangi dengan sarana pendidikan yang menunjang, serta sarana prasarana publik sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat secara mandiri beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya,” tegas Al Haris. (R1)
Komentar