Kopasjambi-Sebuah momen emosional pecah di sudut Kota Jambi. Di balik tumpukan berkas administrasi dan angka statistik kemiskinan, ada kenyataan pahit yang membuat seorang pejabat publik tak kuasa membendung air matanya.
Aristo Harun Wijaya, Kabid Kawasan Permukiman dan Perumahan Dinas PUPR Provinsi Jambi, tertunduk dengan suara bergetar saat menyaksikan langsung potret kemiskinan ekstrem yang nyata di depan mata.
Kunjungan lapangan dalam rangka realisasi Program 3 Juta Rumah progam Presiden Prabowo Subianto ini berubah menjadi suasana haru saat rombongan menyambangi kediaman Nurhalija, Jum’at (19/12/2025).
Di rumah berdinding kayu yang sudah rapuh, Harun menemui Nurhalija, seorang lansia yang hidup dalam keterbatasan luar biasa. la hanya ditemani seorang anak perempuan yang memiliki keterbelakangan mental (“istimewa”). Untuk menyambung hidup, sang anak bekerja mencuci pakaian dan piring di rumah tetangga dengan upah hanya Rp150 ribu per minggu.
Melihat kondisi tersebut, Harun tak sanggup menahan haru. Air matanya menetes saat menyadari beban hidup yang dipikul warganya. Baginya, ini bukan sekadar tugas dinas, melainkan panggilan dari hati yang terdalam.
“Pemerintah harus hadir untuk masyarakat yang berada di posisi terbawah. Kita tidak mungkin membiarkan mereka berkurang sendirian,” ujar Harun dengan nada suara yang masih tersedu.
Tak hanya Nurhalijah, harapan baru juga menghampiri Mardianas (65). Seorang penjahit dengan penghasilan tidak menentu yang sudah tiga tahun tinggal di rumah kayu yang tidak layak bersama keluarganya.
Mardianas dan Nurhalijah ditetapkan sebagai prioritas dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. la menerima bantuan berupa sebidang tanah hibah dari pengembang serta dana pembangunan rumah senilai Rp25 juta melalui kolaborasi dengan BAZNAS.
“Bapak kini sudah resmi keluar dari jalur kemiskinan ekstrem. Rumah ini tidak boleh diperjualbelikan, karena ini adalah awal kehidupan baru bapak,” pesan Harun kepada Mardianas.
Dalam momen penuh emosi tersebut, Harun menyampaikan pesan kuat kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi. la menegaskan bahwa keterbatasan APBD dan APBN membuat kolaborasi menjadi harga mati.
“Kami mengimbau seluruh stakeholder agar ikut berpartisipasi. Tidak mungkin pemerintah menyelesaikan masalah rumah tidak layak ini seorang diri. Perlu gotong royong dan semangat ‘sama-sama’ untuk membangun negara yang lebih kuat dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Program 3 Juta Rumah di Jambi kini bukan sekadar proyek fisik pembangunan dinding dan atap, melainkan simbol hadirnya negara untuk memulihkan martabat manusia yang selama ini terlupakan di garis kemiskinan ekstrem.
Komentar