Kopasjambi.com, Batanghari – Dalam agenda Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022, beberapa hari lalu. Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Batanghari Patoni. Memberikan sembilan catatan yang menjadi sorotan sebagai masukan dan saran maupun kritikan untuk Pemerintah Daerah. Salah satunya terkait memperbaiki jalan rusak menuju pusat Desa.
Mengingat masih banyaknya ruas jalan rusak di Desa dan Kelurahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, menyarankan dan memberikan solusi. Agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Menmanfaatkan alat berat yang ada saat ini untuk perbaikan.
“Kami menyarankan agar jalan tersebut bisa di scrap dengan alat berat yang ada milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dengan cara swakelola,”Ungkap Patoni saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKB, Senin (12/06/2023).
Kemudian Fraksi PKB juga menilai, upaya ini menjadi langkah penanganan yang cukup baik terhadap ruas jalan Kabupaten yang rusak. Mengingat kondisi anggaran Pemerintah Daerah yang masih terbatas untuk melakukan perbaikan secara maksimal.
“Karena tidak mungkin bisa terdanai untuk memperbaikinya dari dana APBD dalam waktu cepat,”Tambahnya.
Selain kerusakan jalan, fraksi PLB juga meminta Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan dan memaksimalkan penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial. Kemudian terkait rencana pembangunan Masjid Islamic Center pada tahun 2023 ini, Fraksi PKB meminta agar segera di realisasikan. Karena bangunan tersebut nantinya menjadi salah satu icon di Kabupaten Batanghari secara religi.
PKB Soroti Masalah Pungutan Parkir
Patoni juga menyebutkan, bahwa Fraksi PKB juga meminta agar tahapan kedua relokasi Warga Kelurahan Muara Bulian di Lorong Orang Kayo Hitam, dapat segera di realisasikan. Serta meminta agar Pemkab memprioritaskan pembangunan Kantor Lurah Terusan Maro Sebo Ilir. “Sejak di resmikan tidak ada kantor, numpang terus itu pak,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Batanghari MHD. Fadhil Arief juga diminta menginstruksikan seluruh Kepala Desa dan Lurah. Untuk segera memastikan atau mengurus sertifikat Tanah Lapangan Sepak Bola melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini agar tanah tersebut nantinya tidak menjadi sengketa, serta mencegah aksi penyalahgunaan dari oknum tertentu.
Selanjutnya, terkait penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Taman Tapah Malenggang juga turut menjadi sorotan Fraksi PKB ini. Karena pengunjung mengeluhkan pungutan parkir. Yang terakhir Fraksi PKB meminta Gar DLH memperhatikan persoalan TPA.
Komentar