KOPASJAMBI.COM, JAMBI – Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2026 mengalami hambatan akibat hantaman bencana kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jambi pada kuartal III/2026 tercatat melambat di angka 3,91% year-on-year (YoY), turun signifikan dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 4,82%.
Pemerhati Pembangunan Jambi, Khoiron Fauzi S. Kom.I menegaskan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dalam mitigasi perlindungan kawasan gambut dan pembiaran krisis ekologis yang puncaknya terjadi sepanjang musim kemarau 2026.
Sektor Kehutanan Terkontraksi dan Ancaman Potensi Kerugian
Menurut Khoiron, dampak ekonomi yang timbul dari pekatnya kabut asap tidak lagi sekadar ancaman lingkungan, melainkan pukulan nyata pada roda ekonomi daerah. Sektor pertanian dan kehutanan yang selama ini mendominasi struktur ekonomi Provinsi Jambi menjadi sektor yang paling rapuh terkena dampak.
“Berdasarkan tinjauan kami dan laporan makro, subsektor kehutanan secara nasional bahkan anjlok hingga terkontraksi minus 2,52% pada kuartal ini. Di Jambi, hancurnya lahan gambut dalam akibat kebakaran membuat produktivitas sawit dan karet rakyat lumpuh total,” ujar Khoiron Fauzi saat memberikan keterangan resmi di Jambi, Jumat 06/11/26.
BACA JUGA : Lunas Tapi Tersandera: Menggugat Ketiadaan Sanksi atas Roya Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan
Menurut kajian lembaga ekonomi independen yang mengonfirmasi kekhawatiran tersebut mengestimasi total kerugian ekonomi di Provinsi Jambi akibat karhutla tahun 2026 menembus angka Rp1,82 triliun, atau setara dengan menggerus sekitar 1,22% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
Penyebab Utama Gangguan Ekonomi kuartal III/2026
Khoiron memaparkan sejumlah faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jambi terjepit oleh bencana asap:
- Kelumpuhan Jalur Distribusi Logistik dan Transportasi: Pekatnya kabut asap memangkas jarak pandang hingga di bawah 500 meter di titik-titik krusial seperti Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Tebo. Hal ini melumpuhkan aktivitas penerbangan bandara dan menghambat pengiriman logistik darat serta ekspor komoditas utama.
- Penurunan Produktivitas Kerja dan Sektor Informal: Aktivitas perdagangan eceran dan jasa penyediaan makanan-minuman menurun karena warga membatasi aktivitas di luar ruangan demi menghindari polusi indeks standar pencemar udara (ISPU) yang masuk kategori berbahaya.
- Ledakan Beban Finansial Sektor Kesehatan: Dengan melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai puluhan ribu pasien di Jambi, daya beli atau konsumsi riil rumah tangga tersedot untuk biaya pengobatan medis.
- Alih Fungsi Lahan dan Rusaknya Resapan Air: Jefri menyoroti maraknya pengeringan kanal di lahan gambut demi ekspansi perkebunan skala besar yang membuat wilayah tersebut menjadi “bom waktu” saat puncak kemarau.
Dampak Sistemik di Provinsi Lain
Fenomena perlambatan ini tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi. BPS mencatat bahwa rangkaian karhutla parah sepanjang kuartal III/2026 sukses menahan laju ekonomi di berbagai provinsi terdampak di Sumatra dan Kalimantan.
Wilayah seperti Kalimantan Barat terpukul paling parah dengan estimasi kerugian terbesar, disusul wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan yang juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah target tahunan akibat gangguan serupa pada operasional industri berbasis lahan alami.
Di akhir keterangannya, tokoh muda Jambi tersebut meyakini bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tentu akan melakukan evaluasi total dan mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti membiarkan kawasannya terbakar.
“Pemerintah tidak boleh terus mengandalkan pemulihan ekonomi semu tanpa penegakan hukum lingkungan yang radikal, ketika hal itu terus terjadi dan berulang maka setiap tahun anggaran daerah akan habis hanya untuk menambal kerugian akibat bencana yang sebenarnya bisa kita cegah,” pungkas Khoiron.
Komentar