JAMBI, KOPASJAMBI.COM – Secara resmi, Sudirman, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, membuka Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026. Selasa (13/04/2026) pagi, acara tersebut diadakan di Hotel Abadi Suite Jambi.
Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas tinggi. Ia mengingatkan pada komitmen bersama yang dibuat oleh BPS, Dinas Kominfo, dan Bappeda pada tahun 2025 untuk meningkatkan manajemen data melalui program Satu Data Indonesia.
“Saya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sudirman.
Pihaknya juga menjelaskan, pengelolaan statistik sektoral telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diperkuat dengan Pergub Jambi Nomor 28 Tahun 2022. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas data secara berkelanjutan.
Menurutnya, penilaian EPSS dilakukan setiap dua tahun sekali dengan hasil berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024, IPS Provinsi Jambi mencapai angka 2,68 dengan predikat baik.
“Harapannya pada tahun 2026 ini nilai IPS bisa meningkat. Ini menunjukkan tata kelola data di OPD semakin baik,” katanya.
Pada kegiatan ini, terdapat enam OPD yang menjadi fokus pembinaan, di antaranya Dinas Perkebunan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai lokus penilaian EPSS 2026. Selain itu, Dinas Kesehatan serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga menjadi lokus pembinaan tahun ini.
Sekda Sudirman meminta seluruh OPD memanfaatkan kegiatan ini secara optimal, terutama dalam melengkapi indikator yang dibutuhkan dalam penilaian EPSS.
Ia juga mendorong Bappeda, Dinas Kominfo, dan BPS untuk terus memperkuat sinergi agar data tidak hanya digunakan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“EPS saat ini menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemprov Jambi, bahkan juga digunakan dalam penilaian reformasi birokrasi dan evaluasi Satu Data Indonesia. Karena itu, seluruh kepala OPD harus mengawal pelaksanaan EPSS ini dengan serius,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, serta sejumlah kepala OPD dan peserta pembinaan lainnya.(*)
Komentar